LEBAK, AktualBanten.id – Kondisi bangunan RSUD Cilograng yang baru beberapa bulan selesai di bangun oleh pemenang tender PT PP Urban, dengan anggaran hampir 72 milyar tersebut kondisinya memprihatinkan, Banyak tambalan di dingding bangunan akibat tembok bangunan pada retak, ini jelas menjadi pertanyaan besar apa memang pembangunan RSUD Cilograng tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi dan material yang di gunakan berkualitas bagus, atau malah sebaliknya. Minggu, 21/5/2023
Dedih dari Masyarakat Peduli Pembanguan. (MPP) mengatakan, kondisi bangunan seperti itu layak dipertanyakan kualitasnya, apalagi kadis kesehatan Banten (Dinkes Banten.) Sudah di laporkan di Polda Banten ke Dit Krimsus Polda Banten di Kasubdit III Tipikor.
“Saya harap dugaan kongkalingkong dan Indikasi korupsi di pembangunan RSUD Cilograng ini harus segera di tindak lanjuti oleh pihak APH, apalagi didalam pelaksanaan pembangunan di gedung utama itu tak dipakai Borpile , mungkin saja retakan tersebut diakibatkan. Karena tidak pakainya Borpile, ditambah pemakaian Bata ringan (hebel) jelas juga akan berpengaruh terhadap dinding bangunan, ini bangunan 2 lantai bebannya berat, APH harus segera turun tangan dan segera periksa pelaksana dan Dinkes Banten Dugan kongkalingkong di pembangunan RSUD Cilograng ini harus segera di tindak lanjuti Jagan sampai di biarkan,” ujatnya.
Tidak hanya itu, lanjut Dedih, RSUD Cilograng ini akan digunakan oleh masyarakat dan bangunannya harus kuat, dengan kondisi bangunan yang seperti itu nantinya kalau saja RSUD Cilograng sudah beroperasi dikhawatirkan dindingnya ambruk atau jebol, ini juga harus jadi perhatian bagi pelaksana kegiatan tahap dua penyelesaian pembanguan RSUD Cilograng, yang katanya akan segera menyelesaikan lahan parkir, jalan, taman, turap dan pagar, agar melaksanakan pembanguan yang, sesuai, berkualitas dan bisa bertahan lama,” Pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia, saat dihubungi awak media dan diberitahu kondisi bangunan yang retak termasuk dilaporkannya. Dinkes Banten di Polda, ia hanya membalas singkat “Biarkan APH bekerja selajutnya,” balasnya.
Saat ditanya tanggapan soal kondisi bangunan dan tindakan apa yang akan dilakukan komisi V DPRD Banten Yeremia tak menjawab. (Dhe)