LEBAK SELATAN, AktualBanten – Beredarnya isu dugaan penjualan lahan milik negara berupa sempadan pantai seluas 33.900 meter persegi yang terletak di Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten oleh Kepala Desa, Ketua Forum LSM Kabupaten Lebak, Yayat Ruyatna Bersama Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) DPD Banten melakukan kroscek dan investigasi ke lokasi perusahaan yang mendirikan bangunan di bibir pantai tersebut.

Berdasarkan investigasi dan kroscek ke lapangan PPWI Banten dan FK-LSM Lebak ditemukan adanya dugaan penyerobotan tanah garis sepadan pantai dan dugaan transaksi peralihan tanah garapan lahan seluas 33.900 meter persegi dengan nilai Rp.37 ribu per meter. Hasil temuan ini segera akan dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten untuk segera ditindak lanjuti.

“Berdasarkan pengamatan kami dilapangan, area tersebut merupakan tanah negara yakni sempadan pantai. Lahan tersebut saat ini masuk ke dalam area salah satu perusahaan tambak udang. Berdasarkan informasi yang saya dapat, ada transaksi peralihan tanah garapan dengan nilai Rp.37 ribu per meter, jadi totalnya lebih dari Rp.1,2 miliar, temuan ini akan kami bawa ke Polda Banten untuk Dilaporkan,” ungkap Ketua Foru, LSM Lebak Yayat Ruyatna.

Ditambahkan Yayat, hebatnya lagi tanah tersebut dibuatkan SPPT oleh Kades dengan NOP :  36.02.010.006.019-0141.0 atas nama berinisial SI, warga Pejaten, Jakarta Selatan. Lantas, oleh pemerintah desa setempat dialihkan garapannya kepada EES, warga Probolinggo, Jawa Timur pada tanggal 27 Oktober 2017 lalu.

“Artinya di sini ada pemalsuan identitas yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa. Secara logika masa sih orang Jakarta punya tanah garapan di Malingping, di oper alih garapan kepada orang Malingping, kan tidak masuk akal. Dari surat-surat yang kami dapatkan jelas ini ada kebohongan atau upaya mengelabuhi,” beber Yayat.

Yayat juga menduga, oper alih garapan yang dilakukan oknum merupakan modus untuk menutupi seolah-olah tanah tersebut tidak diperjualbelikan tapi dioper alih garapan kepada pihak lain.

“Yang akan kami laporkan bukan hanya kepala desa, tapi orang-orang yang terlibat yang menandatangani surat keterangan peralihan garapan, baik itu sebagai saksi maupun sebagai pejabat. Kades bernisial H, Camat S, dan saksi-saksi EC, MR, EB,” tambah Yayat.

Forum LSM Lebak mengaku sudah mengumpulkan surat-surat atau bukti terkait, seperti Surat Penguasaan Garapan, Surat Peralihan Garapan, SPPT PBB, dan sudah disimpan dalam bentuk soft copy dan siap diberikan kepada aparat penegak hukum, sebagai pelengkapan berkas laporan.

Senada dikatakan Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI DPD Banten Abdul Kabir, ketika meninjau langsung lokasi perusahaan tambak udang di Desa Pagelaran, ia mengatakan, penguasaan lahan milik negara tersebut jelas jelas sudah menyalahi aturan. Berdasarkan dokumen yang ia lihat dan lokasi yang ia datangi diduga penuh rekayasa.

“Berdasarkan kajian kami, ini mengarahkan kepada upaya rekayasa dokumen sehingga tanah pemerintah yakni garis sepadan pantai bisa diperjualbelikan oleh oknum Kades, jelas ini ada dugaan pemalsuan dokumen dan penjualan tanah secara ilegal oleh yang bersangkutan dan kami bersama FK-LSM Lebak akan melanjutkannya dengan melaporkan hasil temuan kami ini ke Mapolda Banten,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *